GULA77 - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyerah terhadap penataan kawasan perniagaan Asemka, Tambora, Taman Sari, Jakarta Barat. Pasalnya, berulang kali di tertibkan, kawasan itu tetap saja semrawut.
Pemkot Jakarta Barat menuding, kesemerawutan yang terjadi di Asemka tak lepas dari keberadaan puluhan ruko di bawah flyover yang telah ada sejak 1997 silam. Ruko itupun tak bisa ditindak lantaran terbentur SK Gubernur yang tertib pada zaman Gubernur Sutiyoso.
"Paling nanti ditertibkan setelah saya sudah enggak jadi Wali Kota. Kan kita ada sk yang kontraknya baru kelar 2029 nanti," tutur Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi di Jakarta, Minggu 2 Oktober 2016. Meski demikian, Anas membantah, pihaknya tanpa tindakan mengatasi permasalahan kesemerawutan Asemka.
Penindakan secara menyeluruh, mulai dari menggusur PKL, menata parkir liar, hingga mengatur arus lalu lintas telah dilakukan. Namun kesemua itu berakhir sia-sia setelah tidak ada tindakan nyata. Seorang PKL, Sahedi (50) mengaku ditarik sebesar itu agar lapaknya berukuran 1x2 meter tetap terjaga.
Meski demikian, ia tak mempermasalahkan dengan penarikan itu. Ini terlihat dari nilai pendapatannya yang berkali kali lipat. "Bilangnya untuk setoran ke Walikota," kata Sahedi. Sahedi memastikan, di kawasan itu hampir semua PKL di tarik, jumlahnya mencapai hampir 300 orang.
Artinya bila ditotalkan, para preman dapat mengeruk hingga mencapai Rp15 juta per hari atau Rp450 Juta pertahun. Senada, Rahmat (36), PKL lainnya tak menampik dengan kondisi itu. Ia mengaku keberadaan preman cukup membantu dirinya mendapatkan penghasilan. Terlebih preman sendiri dianggap memiliki kecakapan koordinasi antar pamong sekitar.(sindo)
Penumpang Wanita Maskapai United Ajukan Komplain
Smith Yakin Dirinya 100 Persen Fit di Motegi
Setitik Noda Dalam Kemenangan Spurs Atas ManCity
Tidak ada komentar:
Posting Komentar