GULA77 - Pemprov DKI telah mematangkan konsep penataan kawasan Kalijodo menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksanaannya sendiri menunggu perusahaan swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial dan umum. Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, terobosan menggandeng perusahaan swasta dari kewajibannya menyediakan fasos dan fasum untuk membangun kawasan Kalijodo menjadi taman, merupakan langkah yang sangat bagus.
Sebab, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),pembangunan taman membutuhkan waktu yang lama. "Terpenting itu ada transparansi dan akuntabel kepada publik khususnya DPRD DKI. Biaya pembangunan Taman Kalijodo harus sama dengan kompensasi yang diberikan kepada pengembang,"kata Syarif.
"Sampai saat ini DPRD belum mengetahui kapan lokasi Kalijodo akan dibangun taman. Artinya , pembangunan belum ada kejelasan dan kemungkinan bisa terabaikan menjadi lahan kosong beralaskan puing,"jelas Syarif. Bila seperti itu, lahan tersebut akan menimbulkan gejala sosial baru, seperti berkembangnya PKL atau menjadi kawasan prostitusi lagi.
Syarif menyarankan sebaiknya Pemprov DKI memagar lahan tersebut sambil menunggu kepastian dana pembangunan taman. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengatakan, pembangunan Taman Kalijodo akan bersumber dari dana kewajiban pengembang.
Bukan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR). "Besarnya anggaran saya belum tahu. Ini semua kewajiban pengembang,"kata Ahok. Hingga saat ini, Ahok belum menunjuk pengembang mana yang akan membangun taman dilokasi tersebut. Sebab, pihaknya harus melihat terlebih dahulu pengembang yang meminta kenaikan Koefisien Luas Bangunan (KLB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar